“Rancangan Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi”

Postingan terkait

1. Undang-undang pornografi 2 (hasil “perbaikan” RUU Pornografi)

2. RUU pornografi yes or no

3. KUHP Tentang Kesusilaan

Setelah melewati”perundingan” yang alot. Akhirnya, rancangan Undang-undang ini lahir juga ya… Saya dapat rincian rancangannya… Baca yuk… Insya allah bisa jadi tambahan wawasan untuk kita semua….

Menetapkan: Undang-Undang tentang Pornografi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat.
2. Pornografi ringan adalah segala bentuk pornografi yang menggambarkan secara implisit kegiatan seksual termasuk bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif yang bersifat seksual atau meniru adegan seks.
3. Pornografi berat adalah segala bentuk pornografi yang menggambarkan tindakan seksual secara eksplisit seperti alat kelamin, penetrasi dan hubungan seks yang menyimpang dengan pasangan sejenis, anak-anak, orang yang telah meninggal dan/atau hewan.
4. Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau citra anak atau ibu hamil sebagai subyek ataupun obyek yang diproduksi baik secara mekanik atau elektronik atau bentuk sarana lainnya.
5. Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi lainnya, dan barang-barang pornografi.
6. Menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media-media komunikasi lainnya, seperti merekam melalui HP/video yang di dalamnya ada unsur pornografi atau media komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan.
7. Menggunakan adalah kegiatan memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, dan barang dan/atau jasa pornografi.
8. Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara visual kepada masyarakat luas berupa barang-barang cetakan massal antara lain buku, suratkabar, majalah, dan/atau tabloid.
9. Media massa elektronik adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada masyarakat luas antara lain berupa radio, televisi, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film.
10.Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian informasi dan pesan-pesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang dan/atau sejumlah orang antara lain berupa telepon, Short Message Service, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran, poster, bluetooth dan media elektronik baru yang berbasis komputer seperti internet dan/atau intranet.
II. Data elektronik adalah segala bentuk informasi yang telah tertata, tersusun atau terstruktur, baik dalam format database, teks, gambar, audio maupun video, yang dibuat dan/atau disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik.
12. Barang pornografi adaIah semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya.
13.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perorangan ataupun badan hukum atau yang lainnya, melalui telepon, televisi kabel, internet, dan/atau komunikasi elektronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa, meminjam, atau membeli.
14.Setiap orang adalah orang perseorangan atau sekumpulan orang atau korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
15.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17.Pemerintah Daerah adalah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok atau organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II


ASAS, TUJUAN DAN RUANG

LINGKUP

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 2
Undang-undang tentang Pornografi berdasarkan asas penghormatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kebhinnekaan, kepastian hukum, antidiskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara dari dampak negatif pornografi.

Pasal 3
Undang-undang tentang Pornografi bertujuan:
a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, mempertahankan dan memperkokoh kepribadian luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab;
b. memberikan perlindungan, pembinaan, pendidikan moral dan akhlak kepada masyarakat serta kepastian hukum yang mampu melindungi setiap warganegara, terutama anak dan perempuan dari eksploitasi seksual; dan
c. mencegah dan menghentikan berkembangnya komersialisasi seks dan eksploitasi seksual baik industri maupun distribusinya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4
(1)Ruang lingkup Undang-undang tentang pornografi merupakan regulasi pornografi termasuk yang berkaitan dengan pornoaksi baik sebagai sebab maupun akibat dari pornografi.
(2)Ruang lingkup pornografi yang diatur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
a. pembuatan meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya seperti merekam melalui hand phone atau video yang di dalamnya ada unsur pornografi dan barang-barang pornografi;
b. penggandaan meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memperbanyak materi media massa, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya seperti merekam melalui hand phone atau video yang di dalamnya ada unsur pornografi dan barang-barang pornografi;
c. penyebarluasan meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya yang di dalamnya ada unsur pornografi dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan dan/atau menuliskan;
d. penggunaan mencakup segala kegiatan yang memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi medio, atau media komunikasi lainnya seperti merekam melalui hand phone atau video yang di dalamnya ada unsur pomografi, barang dan/atau jasa pomografi; dan
e. penyandang dana (sponsor), prasarana, sarana, media dalam penyelenggaraan pornografi.

BAB III


PENGATURAN

Bagian pertama
Jenis-jenis Pornografi

Pasal 5
(1)Jenis-jenis pornografi terdiri dari:
a. pornografi ringan;
b. pornografi berat; dan/atau
c. pornografi anak.
(2)Pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi segala bentuk pornografi yang menggambarkan secara implisit kegiatan seksual termasuk bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif yang bersifat seksual atau meniru adegan seks.
(3)Pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi segala bentuk pornografi yang menggambarkan tindakan seksual secara eksplisit seperti alat kelamin, penetrasi dan hubungan seks yang menyimpang dengan pasangan sejenis, anak-anak, orang yang telah meninggal dan/atau hewan.
(4)Pornografi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau citra anak atau ibu hamil sebagai subyek ataupun obyek yang diproduksi baik secara mekanik atau elektronik atau bentuk sarana lainnya.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 6
Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan salah satu atau lebih dari kegiatan yang menyangkut jenis-jenis pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bentuk membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menggunakan, dan menyediakan produk media Komunikasi yang mengandung muatan pomografi.

Pasal 7
Setiap orang dilarang menjadikan anak sebagai obyek atau model pornografi.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model media yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai obyek atau model media yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan kegiatan yang menggunakan tubuh dengan menggambarkan gerakan yang bermuatan pornografi.

Pasal 11
Setiap orang dilarang merekam praktek persetubuhan dan aktivitas yang mengandung muatan pornografi berat dan menyebarluaskannya kepada masyarakat umum.

Bagian Ketiga
Pembatasan

Pasal 12
(1)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tidak meliputi:
a. pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk tujuan:
1. pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; dan
2. pengobatan gangguan kesehatan seksual;
b. pertunjukan seni dan budaya;
c. adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual; dan/atau;
d. pembuatan, pemilikan dan penggunaan pornografi untuk kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terbatas pada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, memiliki, dan/atau menggunakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf d berkewajiban menjaga pornografi tersebut agar penggunaannya sesuai dengan pembatasan dalam undang-undang ini.

Pasal 14
Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud daIam Pasal 13 dikategorikan sebagai pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 15
(I) Pembuatan dan pengedaran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan di tempat-tempat khusus dan tidak terjangkau oleh pandangan anak -anak serta telah mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundangan- undangan.

Bagian Keempat
Perijinan

Pasal 16
(1)Setiap orang yang melanggar izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
d. pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV


PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 17
Setiap orang wajib melindungi anak-anak agar tidak dapat menggunakan dan/atau memperoleh akses pornografi baik yang ditampilkan melalui media massa cetak, media massa elektronik maupun media komunikasi lainnya.

Pasal 18
Setiap anak baik korban atau pelaku pornografi berhak memperoleh pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental dari negara, keluarga, lembaga sosial, lembaga pendidikan, rohaniawan dan/atau masyarakat dengan sebaik-baiknya.

BAB V


PENCEGAHAN

Bagian Pertama
Peran Pemerintah

Pasal 19
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah berwenang:
a. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan/atau penggunaan pornografi; ,
b. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan dan pemberantasan pembuatan, penyebarluasan dan/atau penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini;
c. melakukan koordinasi dalam penyiapan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi; dan,
d. membangun dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi; dan
e. melakukan pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, dan jasa pornografi.

Pasal 21
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah berwenang:
a. menyusun peraturan daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang;
b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan/atau penggunaan pornografi di wilayahnya;
c.. melakukan koordinasi dalam penyiapan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi di wilayahnya;
d. membangun dan mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi di wilayahnya; dan
e. melakukan pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, dan jasa pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22
Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 23
Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara:
a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
b. melakukan class action/gugatan perwakilan ke pengadilan;
c. melakukan sosialisasi undang-undang tentang Pornografi; dan
d. melakukan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya dan dampak negatif pornografi.

Pasal 24
Setiap orang yang melaporkan terhadap pelanggaran undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI


PENYIDlKAN, PENUNTUTAN,

DAN PEMERIKSAAN DI

SIDANG PENGADILAN

Pasal 25
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 26
Alat bukti selain sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, termasuk juga sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini adalah:
a. barang yang memuat tulisan atau gambar baik dalam bentuk cetakan maupun bukan cetakan;
b. barang yang menyimpan tulisan, gambar, suara atau film baik elektronik atau optik atau dalam bentuk penyimpanan data lainnya; dan/atau
c. data yang tersimpan dalam jaringan internet maupun penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 27
(1)Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
(2)Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data atau penyedia jasa elektronik berkewajiban untuk menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang dimaksud.
(3)Pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak menerima tanda terima dari penyidik.

Pasal 28
(1)Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa data elektronik itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka data elektronik tersebut dilarnpirkan dalam berkas perkara.
(2)Dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara, maka data elektronik tersebut dihapus.
(3)Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi data elektronik yang dihapus.

Pasal 29
Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan mengirim turunan Berita Acara tersebut kepada pemilik atau penyedia jasa layanan elektronik dimcr.a data tersebut didapatkan.

BAB VII


PEMUSNAHAN

Pasal 30
(1)Pemusnahan dilakukan terhadap hasil penyitaan dan perampasan barang pornografi yang tidak berijin atau berdasarkan putusan pengadilan.
(2)Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
b. nama danjenis sertajumlah barang yang dimusnahkan;
c. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan; dan
e. tanda tangan dan identitas lengkap para pelaksana dan pejabat yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.

BAB VIII


KETENTUAN PIDANA .

Pasal 31
(1)Setiap orang yang membuat pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal membuat pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, – (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 700.000.000, – (tujuh ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 32
(1)Setiap orang yang menggandakan pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50..000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Dalarn hal menggandakan pomografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, – (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 700.000.000, – (tujuh ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahup dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 33
(1)Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000, – (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paIing singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(2)Dalam hal menyebarluaskan pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 650.000.000, – (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling Iama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 34
(1)Setiap orang yang menggunakan pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun.
(2)Dalam hal menggunakan pornografi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000, – (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 35
Setiap orang yang menyediakan dana dan/atau sarana-prasarana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000, – (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 500.000.000, -(lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 36
(1)Setiap orang yang membuat pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling panyak Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal membuat pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000, – (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000, – (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pallng lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37
(1)Setiap orang yang menggandakan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal menggandakan pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000, – (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000, – (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38
(1)Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, – (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000, – (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2)Dalam hal menyebarluaskan pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 700.000..000, – (tujuh ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 39
(1)Setiap orang yang menggunakan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal menggunakan pornografi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 40
Setiap orang yang menyediakan dana dan/atau sarana-prasarana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, – (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000, – (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 41
Setiap orang yang membuat pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 800.000.000, – (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 42
Setiap orang yang menggandakan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 800.000.000, – (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 43
Setiap orang yang menyebarluaskan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 800.000.000, – (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 44
Setiap orang yang menggunakan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000, – (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 45
Setiap orang yang menyediakan dana, prasarana, sarana, media dalam penyelenggaraan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000, – (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 46
(1)Setiap orang yang menjadikan anak sebagai obyek atau model pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000,000, – (delapan ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, – (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 47
Setiap orang yang menjadi obyek atau model media yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 48
(1)Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000, – (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 850.000.000, – (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 49
Setiap orang yang mempertontonkan kegiatan yang menggunakan tubuh dengan menggambarkan gerakan yang bermuatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000, – (lima ratus juta rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 50
Setiap orang yang merekam praktek persetubuhan dan aktivitas yang mengandung muatan pornografi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, – (satu milyar rupiah) dan/atau kerja sosial paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pengasingan di daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IX


KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ….

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
DR. ANDI MATALATA SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. TAHUN ….
____________ _________ _________ _________ _________ _________ _

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ………. TAHUN ……….
TENTANG
PORNOGRAFI

I UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang menghormati ke-Bhinneka- an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bertanggung jawab melindungi setiap warga negara, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai penganut faham hidup berketuhanan, bangsa Indonesia meyakini dan mempercayai bahwa sikap dan tindakan asusila dan amoral dalam kehidupan seks, seperti pelecehan, perselingkuhan, kekerasan seks, penyimpangan seks, dan penyebarluasan gagasan-gagasan tentang seks melalui pornografi, dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan membuat, menggandakan, menyebarluaskan, menggunakan, dan menyediakan sarana dan prasarana pornografi merupakan ancaman terhadap kelestarian tatanan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan terhadap pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyediaan sarana dan prasarana pornografi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekuatiran masyarakat akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika yang sangat diperlukan dalam pemeliharaan dan pelestarian tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi belum mengatur secara tegas mengenai pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyediaan sarana dan prasarana pornografi. Peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan tatanan kehidupan dan ketertiban serta penegakan hukum masalah pornografi harus diatur dengan undang-undang.

Undang-undang tentang Pornografi ini merupakan pengaturan pornografi yang meliputi pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyediaan dana, prasarana, sarana, serta media dalam penyelenggaraan pornografi. Pengaturan pornografi berdasarkan asas penghormatan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, kebhinnekaan, kepastian hukum, antidiskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara dari dampak negatif pornografi dan bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, mempertahankan dan memperkokoh kepribadian luhur bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab; memberikan perlindungan, pembinaan, pendidikan moral dan akhlak kepada masyarakat serta kepastian hukum yang mampu melindungi setiap warganegara, terutama anak dan perempuan dari eksploitasi seksual; serta mencegah dan rnenghentikan berkembangnya komersialisasi seks
dan eksploitasi seksual baik industri maupun distribusinya.

Selain mengatur mengenai peranan Pemerintah, masyarakat juga mempunyai peranan dalam upaya pencegahan pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini. Peranan masyarakat dapat dilakukan dengan cara melaporkan pelanggaran undang-undang ini, melakukan class action/gugatan perwakilan ke pengadilan, melakukan sosialisasi Undang-undang tentang Pornografi, dan melakukan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya dan dampak negatif pornografi.

Undang-undang ini juga mengatur mengenai pengecualian terhadap pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan gangguan kesehatan seksual, serta pembuatan, pemilikan dan penggunaan pornografi untuk kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Selain pengecualian tersebut, pertunjukan seni dalam hal ini termasuk pula keberadaan karya-karya seni serius atau seni murni (high-art) dan karya-karya seni yang berorientasi pada pasar atau seni popular (popular art) tetap dihormati dan dihargai sebagaimana mestinya. Dalam Undang-undang ini pornografi dibedakan dari seni. Nilai yang terkandung dalam pornografi dianggap lebih bersifat instrumental yakni berperan sebagai sarana atau alat untuk mencapai sesuatu yang lain, atau bersifat ekstrinsik yakni bertujuan lain di luar dirinya. Sebaliknya, nilai yang terkandung dalam seni dianggap lebih bersifat intrinsik, hanya berkaitan dengan pengalaman yang dilandasi moralitas yang baik,
bernilai dalam dirinya sendiri, atau sebagai tujuan akhir. Karya seni dianggap memiliki keunikan karena tidak mungkin diproduksi dan direproduksi dengan kualitas yang persis sama. Sebaliknya, pornografi dianggap tidak memiliki keunikan karena bisa diproduksi dan
direproduksi sebanyak mungkin atau secara massal dengan kualitas yang persis sama atau paling tidak hampir sama.

Undang-undang ini juga mengecualikan cara berbusana penduduk dari suatu daerah menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan. Pengecualian ini merupakan salah satu upaya melestarikan adat atau budaya di daerah tertentu yang ada selama ini.

lI PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Yang dimaksud dengan “gangguan kesehatan seksual” adalah gangguan fungsi seksual dan alat reproduksi, yang pengobatannya memerlukan alat bantu barang pornografi.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “seni” adalah hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai estetika yang tinggi, dan mengutamakan nilai-nilai intrinsik yakni yang bertujuan pada dirinya sendiri. Sebuah karya yang mengutamakan nilai-nilai ekstrinsik yakni yang bertujuan lain di luar dirinya sendiri, seperti tujuan promosi, meningkatkan penjualan, dan membangkitkan nafsu birahi, tidak dikategorikan sebagai karya seni.

“Pertunjukan seni dan budaya” sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh lembaga kesenian dan kebudayaan di tempat khusus untuk pertunjukan seni dan budaya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukupjelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai individu atau orang perseorangan ataupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap upaya pencegahan terhadap pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyediaan dana, prasarana, dan sarana pornografi yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. TAHUN…………….

27 Komentar

  1. Doji said

    Gak mutu undang2 nya

  2. […] Sekarang aku punya pandangan sendiri terhadap RUU ini. Tentunya setelah sedikit serius membaca RUU yang katanya sudah di revisi ulang. (sumber RUU nya klik disini) […]

  3. fera said

    Woy RUU yang ini draftnya udah tahun jebot yang sekarang cuma ada 44 pasal tolong draft yang terbaru ya jadi tidak ada mis persepsi
    tks

    Wah… betul mbak… saya memang belum update lagi… (bisa dilihatkan… tanggal postingannya???)

  4. […] Comment! see : Undang-undang pornografi […]

  5. AJHI said

    Mohon sgr pihak terkait u laks SOSIALISASI UU ini utkdimengerti dan dipahami oleh pihak2 PELAKU &
    pihak yang mempunyai kewenangan melk penindakan u memahai betul, jangan salah langkah apalagi AROGAN…
    Matur Suwun

    Betul.. karena setelah diundangkan sebetulnya harus langsung ditindak lanjuti.. Dan ini sangat rentan adanya tindakan kesewenangan karena melibatkan masyarakat luas… Ayoo pak… kerja.. kerja lagi…

  6. […] RUU Pornografi sudah di sahkan dan menjadi UU. Pff… isinya sendiri sih tidak terlalu membuat saya kawatir. Tapi reaksi dari para puritan bedul yang ikut mendukung di sahkannya RUUP inilah yang lebih menakutkan. Kalau skarang saja masyarakat puritan kurang pendidikan ini saja sudah sering main hakim sendiri dengan melakukan tindakan2 anarkis yang merugikan orang lain atas nama moral, bagaimana dengan setelah disahkannya RUUP ini? Apa nggk mereka jadi ngerasa memiliki senjata yang sangat bodoh ampuh untuk bersikap sebagai Tuhan yang bisa menghakimi orang lain. Apalagi dengan biasnya definisi dari pornografi itu sendiri. Salah-salah, Blog saya ini nanti juga akan DITUTUP dengan PAKSA karena melanggar UUP! […]

    Begitukah???
    Hmm pertama saya mungkin harus minta maaf atas “kekurangan umat” dalam menghadapi persoalan ini…

    Yang kedua… hmmm memang semua itu perlu proses… proses menerima, proses pendewasaan, proses menjadikan sebagai bagian dari hidup.. Dan ini memang tidak mudah .. butuh kearifan, kerjasama dan lapang dada dari semua pihak… Pertanyaannya adalah… “MAUkah anda jadi bagian proses perubahan itu???)

    (bukankah tidak ada satupun didunia ini yang terjadi serta merta??? dari terciptanya bumi… hingga diri ini… untuk bisa menulis dalam blog ini.. prosesnya… paaannnjjjjaaaannnggg)

    Ketiga.. memang.. Undang-undang ini perlu sosialisasi, perangkat juga kerja keras… apakah… negara selaku pelaksana dari Undang-undang ini sudah mempersiapkan???

  7. astrid said

    Klo kata saya sih ga perlu dibuat undang-undang yang model gini..Toh di dalam KUHP juga udah ada pengaturannya di bab tentang kesusilaan (yang ga percaya silakan cek sendiri).
    Jadi buat apa memaksakan bikin produk hukum yang ga mutu dan norak banget kaya gini.

    Begitukah pendapat anda sahabat????
    Hmm memang sebaiknya kita juga baca KUHP ini ya….

  8. swan said

    Kalo udah ada undang-undang APP apakah bangsa indonesia akan menjadi bangsa yang mempunyai moral dan budaya yang baik?

    Yah.. Itu tentu saja kembali ke moralitas.., semangat untuk menjadi lebih baik.., sikap hidup.. dsbnya.. APP hanya sebagai alat saja. Pertanyaan ini sama dengan apakah jika dengan diberi lampu pengatur lalu lintas diperempatan jalan.. setiap kendaraan akan mematuhi aturannya (merah untuk berhenti, kuning untuk bersiap-siap dan hijau untuk kembali melajukan kendaraan)…. Jawabnya?????

    (he he he… tergantung ada pak polisi atau tidak ya????? he he he)

  9. cenya95 said

    thanx kunjungan baik cek di sini atau di sini:mrgreen:

  10. Bukan Ahli Hukum said

    Penjelasan :

    Pasal 13

    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.
    Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.
    Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.
    Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

    ==>> kalo gt.. majalah playboy (dan sejenisnya) boleh terbit (lagi) dong, ntar isinya, cewek2 yg lagi pakai bikini di pantai, cewek2 yg pake bikini 2 pieces yg super mini.. di kolam renang.. dan di bolehkan oleh undang2… hmm.. jadi bingung.. UU Pornografi di butuhkan.. tp koq bisa jadi aturan yg membolehkan kita menerbitkan pornografi juga..

    Begitu ya… penafsiran anda???
    Hmmm coba kita bicarakan dengan yang ahli ya… apakah memang demikian tujuan pasal ini dibuat???

  11. peraturan kok plin plan…bangsa yang repot sendiri..ckckck

    Begitukah??? Anda termasuk bangsa Indonesia kan??? Jadi ikutan kelompok orang plin plan dooonnnggg. He he he he

  12. pornografi? makanan apaan lagi tuh? hahaha

    Walah… jangan pura-pura ah… kan anda yang paling suka dengan hidangan berbau pornografi kan???? He he he ngaku aja lagiiiiii he he he…..

  13. adi said

    setelah saya baca isi uu tsb saya mbayangkan kalo ada yang mempertontonkan maaf alat vital, kemudian ditangkap, disidang dengan alat bukti lalu alat buktinya dimusnahkan setelah vonis…. hiiiy ngeriii

    Wah… sahabat.. rupanya engkau orang yang sangat imajinatif ya…
    Bagaimana kalau… “barang bukti”.. disita.. selama persidangan, dan disimpan di “gudang barang-barang sitaan”?? Dan karena persidangannya alot… untuk sementara “barang bukti”… akan disimpan sampai waktu yang tidak tahu kapan berakhirnya?????

  14. wangsajaya said

    yang nggak setuju UU tersebut adalah masyarakat anti kedewasaan dan kemanusiaan, hehehehe. Diatur kok marah, hehehe

    He he he… betul juga… makasih ya.. udah mampir

  15. ngawur undang2nya

    negara lain berusaha maju dan semakin melakukan toleransi, indonesia malah makin terbelakang.

    tolong definisikan dulu:
    1. nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat
    2. hasrat seksual

    emangnya nilai kesusilaan dalam masyarakat untuk setiap orang sama?

    hasrat seksual itu kaya gimana? kalo kita ada masalah itu berarti kitanya kurang dewasa. BUKAN CEWE PAKE BEHA YANG DIHUKUM

    Maaf sahabat.. tapi jika engkau mau melihat perjalanan sejarah… bangsa-bangsa yang hebat.. justru sangat santun dalam berpakaian… (lihat saja romawi kuno, bangsa aztec, bangsa manchuria.. dsbnya) ketika adab dan sopan-santun mulai diabaikan.. keruntuhan bangsapun kembali terjadi…
    Maaf ya…

  16. adit_cari_sahabat said

    waduh para DPR tyu aneh-aneh aja yow????????

    ternyata walaupun kita udah merdeka tapi tetep aja diatur sama orang2 pemerintahan…….

    emangx segampang tyu ya biar orang2 indonesia ndlaksanain tyu UU………..ga mungkin deh keliatannya……..

    tapi kl terxta UU tyu dise7in ma PRESIDEN
    kasian dungks ma orang desa…..?????
    berarti orang-orang desa yg memanfaatkan sungai untuk mandi bakalan dipenjara t.t.t.t…..

    berarti rame dugks penjara n semakin baxk orang2 yg memanfaatkan moment tersebut bwt mencari uang……

    emang enak ya jadi DPR

    Hmm sebaiknya kita melihat ini sebagai hal yang perlu dicermati ya.. bukannya di apriori…sehingga akan ada bagian yang makin menjadikan kita dewasa.. dan maju.. sedangkan bagian yang memang tidak aspiratif.. ya.. kita tingkatkan hingga ada sebuah “understanding”…

  17. dodol_teing said

    maaf ya, sebelumnya. kupikir anda semua orang berpendidikan, hal yang mustahil orang yang berpendidikan memandang suatu masalah hanya dari satu sisi. coba anda lihat dari sisi lain. kurasa anggota DPR yang terhormat yang telah kita pilih bersama bukan orang bodoh yang membuat suatu peraturan tanpa berpikir segala kemungkinan yang terjadi.

    makasih ya, ,,,, . semoga allah memberi petunjuk untuk bangsa ini.

    aku cinta indonesia. aku cinta anda semua, dan aku mencintai semua yang memiliki rasa. cinta.

    Yah.. terima kasih untuk kunjungannya….

  18. lily said

    RUUP is the best gift… Thxfull God

    Amin Ya Rabbil Alamin

  19. Natalia said

    Menurut gw sbagai mhswi.Fak.Hukum
    ceileee…^^

    Undang2 Pornografi tidak Sesuai dengan Asas peraturan Perundang2an pasal 5 dan 6
    pada UU no 10 thn 2004 (harap di baca ya)

    mkna mbo jngn protes doang tp cr masalah nya
    supaya ketemu jalan keluar…

    Undang2 itu harus mengandung materi muatan yaitu sbb:
    1.Pengayoman
    2.Kemanusiaan
    3.Kebangsaan
    4.Kekeluargaan
    5.kenusantaraan
    6.Bhinneka Tunggal Ika
    7.Keadilan
    8.Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
    9.Ketertiban dan kepastian Hukum
    10.keseimbangan,keserasian,dan keselarasan.

    Coba perhatikan apakan UU pornografi sudah sesuai dgn materi muatan??

    Hmmm gitu ya… apakah dalam pembuatan undang-undang pornografi, tidak didampingi oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dibudang hukum ya??? (Huff kok aneh??? mestinya kan gak mungkin!) Sehingga point-point yang disampaikan sahabat ini.. tidak diperhatikan???
    Atau adakah akses untuk berbicara dengan para “penggodok” undang-undang tersebut agar jelas??

  20. wedeye said

    Sangat prihatin dengan kondisi Indonesia yang ternyata malah mengalami kemunduran dengan adanya orang2 yang berpikiran picik, melihat hanya dari satu sisi dan tidak secara universal.

    Apakah ini pendapatmu sahabat??? Lalu manakah yang engkau katagorikan “kepicikan”???

  21. Ben Tallar said

    Moral bangsa? Saya rindu keramahtamahan. Bangsa kita dulu dikenal ramah. Sopan. Ringan tangan. Hati bersih. Tidak teriak2. Membentak. Memelotot. Dan sialnya, justru hal2 buruk itu yang kerap nongol di lingkungan kita, dipicu oleh tontonan sinetron TV, maupun berita2 TV yang tak bermutu. Bisakah undang-undang ini mengatasinya? Rasanya kita lebih butuh undang-undang yang demikian deh. Soal yang porno2, bukankah pendidikan agama bisa mengatasinya. Juga KUHP. Itu lho, lokalisasi WTS ditutup. Kok yang ini tidak pernah tersentuh, malah dilegalkan?

    Yah… jujur.. harus diakui.. bahwa UU tidak akan banyak berarti jika kita “tidak mau bekerjasama” dengan UU tersebut… Masih banyak kerja… masih banyak tantangan… YOOOOO…. Semangat…

  22. gus ngurah said

    Dengan keluarnya uu ini manusia akan merasa seperti Tuhan dan melapangkan jalan beberapa ormas garis keras ytg merasa paling untuk main hakim sendiri dengan berkiblat pada uu ini sebagai pembenaran diri.
    Batasan porno semua ada pada keimanan kita.
    Sama artinya DPR+Pemerintah menganggap pendidikan agama sudah tidak perlu lagi. Mungkin aja uu ini lahir biar DPR ada kerjaan aja+ngabisin anggaran en biar gak molor aja kerjaannya sekarang kan udah ada KPK jadi susah deh kalo mo korupsi alias lahan duit udah makin sempit.

    Begitukah pendapatmu sahabat… mungkin memang benar… pendidikan agama di Indonesia kurang mengena lagi… mungkin memang benar.. kemungkinan akan ada bagian masyarakat yang dapt menggunakan UU untuk kepentingan pribadi… (karena memang sudah ada beberapa kondisi dalam masyarakat yang membenarkan pendapat anda tersebut) Lalu… apa jalan keluar yang sebaiknya menurut anda (jika anda menggangap UU ini tidak tepat) agar persoalan bangsa yang berkaitan dengan makin merosotnya moral bangsa dapat terjawab???
    Saya mengharapkan keterbukaan anda.. sehingga.. kita tidak saling serang… tapi berdikusi untuk mencari kebaikan bersama… bersediakah engkau sahabat????

  23. Hidup adalah pembelajaran, belajar untuk saling mengerti dan memahami. Sesuatu itu bisa terjadi atas prasangka kita. Jadikan hati dan fikiran kita untuk memahami secara lurus, jangan mengembangkan penafsiran dengan prasangka dan angan-angan yang tidak-tidak dengan seluruh kalimat dalam undang2 tersebut. Angan-angan yang panjang biasanya dari syaitan.
    Saatnya kita membuka hati dan fikiran untuk meyakini bahwa semua ini untuk kebaikan. Tak usah khawatir dengan undang-undang ini, karena kita tak akan melakukan hal-hal terlarang itu, kekhawatiran itu datang karena ketakutan kita terpeleset melakukan hal tersebut.
    Iman itu harus diwujudkan dan diperlihatkan. undang-undang ini adalah hanya secuil perwujudan dari iman. kenapa mesti dipermasalahkan ???
    Jadilah bangsa yang bermartabat…

    Subhanallah… Jazakillah khairan katsiran… ini sebuah ajakan yang tulus… yang penuh dengan kedewasaan dan keinginan untuk menjadikan kebaikan semata tujuan hidup ini… Semoga… dapat menbuka pemikiran kita semua….

  24. wisnu said

    maaf banget, aku setuju banget soal undang-undang ini ga jelas… undang-undang kok ukurannya terangsang><Ora ngaceng”…….. yang bisa ngaceng itu cuma laki-laki, jd yang ngukur porno tidak porno itu laki-laki…? yang diukur siapa? perempuan lagi? kasian deh perempuan jadi objek melulu…

    ini baru persoalan kesetaraan gender… belum soal kebhinekaan… Indonesia itu terdiri dari ratusan suku dan budaya beserta tata nilai masing-masing yang kadang sangat berbeda satu sama lain… kebudayaan adalah saat nafas kehidupan sehari-hari, bukan cuma pentas kesenian di gedung pertunjukan… ada banyak nafas yang harus saling menghargai keberadaan yang lain dan menerima kebderadaan yang lain dgn segala perbedaan yang dimilikinya…
    indonesia itu jamak… bukan sekedar muslim dan bukan muslim…..
    terima kasih…. maaf bila ada kata-kata yang tidak sopan…..

    Yah.. memang setiap langkah baru.. kita tidak bisa mengharapkan akan menemui sebuah kesempurnaan.. ada proses evaluasi…ada proses pembelajaran… ada proses perbaikan dan ada proses.. kenyamanan ketika sudah terbiasa…
    Its OK.. anda gak perlu merasa bersalah dengan apa yang ada dalam pemikiran anda… yang penting.. yang perlu kita pahami dan laksanakan adalah…kita semua sama kok tujuannya… kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia…

  25. ekha said

    hai..wahai anggota DPR…..,knp membuat undang2 yg ngak jelas gitu!!!!!!!!

    cb anggota DPR membuat undang2 tentang KORUPSI yang baru…..&dalam undang2 tersebut memuat “apabila seseorang terbukti KORUPSI maka hukumanya adalah HUKUMAN MATI!!!!!!

    bgm anggota DPR?????
    berani ngak buat rancangan undang2 seperti itu….
    masa undang2 yg tidak penting(uu pornografi) di buat.

    supaya di negara Indonesia tercinta-Q bebas KORUPSI………

    Wah… tantangan baru nih…. Siapa berani menerima….???

  26. musa said

    UU pornografi adalah baik
    tapi tan[pa ada uu Pornografi juga baik
    sebab adanya uu pornografi itu akan menambah beban pengeluaran belanja negara untuk menegakkan supremasi hukum, namun jika kita berfikir untuk diri kita sendiri tanpa harus mengatur oarang lain (tidak usah cari Untung dengan penderitaan orang lain) maka ada dan tidak ada itu sudah ada
    contoh ” orang gila adalah kebal dengan hukum”
    orang gila yang telanjang dikhalayak rame dibiarkan karena kebl hukum
    orang waras yang semi telanjang sampai telanjang di khalayak umu, ya namanya orang gila, dan orang gila kebal dengan hukum (mana mungkin kalau di waras mau melihatkan barang nya yang HOT dengan cuma-cuma) kan namanya orang Gila, kita biarin aja orang gila kok kita atur =))
    sooooooooooooooooo

    saya kurang sepakat dengan undang-undang pornografi….

    Yah.. sah-sah aja kalo kurang sepakat… tapi kalau sudah disetujui dan akan segera diundangkan ya.. harus tetap patuh kan????

  27. joe perry satriani said

    perbaiki diri sendiri aja dulu?
    mau ikutan juga gak ngerti?
    di terusin malah bingung sendiri?

    Good… saya mendukung

RSS feed for comments on this post

Komentar ditutup.