Undang-undang Pornografi… (2)

see postingan sebelumnya Rancangan Undang-undang pornografi dan pornoaksi, yangmenulis tentang undang-undang ini versi DPRD dan diterbitkan pada 14 pebruari 2006 juga tentang RUU pornografi yes or No. Sebagai perbandingan lihatlah juga KUHP tentang Kesusilaan.

saya kutipkan disini… (dari detik news, 16 september 2008) Rancangan Undang-Undang Pornografi yang telah direfisi dan rencana akan diundangkan pada 14 oktober 2008 (sumber : Wikipedia)

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PORNOGRAFI


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “mempertontonkan diri” adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan “pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa “selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)” dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan “materi seksualitas” adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemblokiran pornografi melalui internet” adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Sedikit dari saya

Saya paham sekarang… bahwa memang sulit untuk mencapai kata sepakat dalam undang-undang pornografi.

Di negara kita terlalu banyak suku, golongan, agama dan adat istiadat.. yang tidak boleh di abaikan dalam mengambil sebuah keputusan.

Dengan banyak faktor… tentunya sudut pandang dari setiap faktor juga berbeda.

Sebut saja… yang sederhana.. yaitu diskripsi tentang apa yang “perlu ditutup” (red aurat)

Apakah dalam satu keluarga (istri, anak, suami, orang tua, mertua, ipar, keponakan, mbah, tante, bulik, dsb-dsb) , semuanya sudah menutup aurat dengan benar??? Ini bukti “keaneka ragaman” dalam lingkup kecil negara.

Apalagi dalam negara ini… ada sebagian kelompok yang justru mengambil keuntungan dari dunia pornografi sengaja ataupun tidak… terbuka ataupun dengan bertopengkan seni budaya…. dan peradaban modern. Tentunya tugas… negara makin tidak mudah.

Lalu… ????

ya… kalau Saya sendiri (insya Allah) berkeputusan untuk tetap teguh pada apa yang menjadi keyakinan saya…, yaitu tentang kriteria yang boleh dan tidak dalam sisi pornografi ini.. berdasarkan aturan Al-Qur’an dan Al Hadist.

Sayapun harus berbesar hati dan berusaha untuk tidak “meminta” undang-undang pornografi (yang refisinya… sudah terlalu banyak dipangkas saat ini (dari postingan saya pertama) dan telah berjalan 10 tahun untuk penggodokkannya… padahal belum… belum juga disyah kan.) untuk mengikuti aturan Islam, yang saya yakin kebenarannya. Kecuali… jika azas-azas dalam negara ini sudah bukan lagi negara yang berisikan berbagai macam golongan tapi menjadi negara Islam.

Lalu????

Ya… selama saya tetap terus istiqomah… menjaga diri saya, keluarga saya.., dan orang-orang yang ada disekeliling saya dari apa itu “pornografi”…, itulah maksimal yang bisa saya lakukan… Disamping berpasrah dan yakin bahwa semua ini tidak lepas dari skenarioNYA… (hmmm kesannya kok “leeemmmeeesss” ya…. hufff mudah-mudahan engga’ ya)

Saya yakin jika semua dari kita melakukan hal yang sama…, pornografi akan sampai titik terendah untuk dicari…. dan akhirnya akan “menghilang”… atau mencari sudut-sudut gelap yang sulit dijamah dari peradapan. (Insya Allah)

Iklan

14 Komentar

  1. kakanda said

    Sebaik apapun UU/aturan, jika hakimnya tidak adil :(,
    apalagi banyak yang belajar hukum untuk bagaimana celah “bermain” 😦

    Mulailah bebenah dari diri sendiri dari yang terdekat

    Hmmm setuju… betul-betul setuju 100%

  2. ariefdj™ said

    Kalo isinya ‘cuma’ seperti tsb di atas, kenapa ‘mereka’ menolak dgn gegap gempita ? Apa yg dikhawatirkan ?

  3. rhainy said

    Mbak Yanti,
    Maaf lahir bathin ya mbak….apa kabar mas dan anak2 ??

    taqqaballahu minna wa minkum
    Alhamdulillah kami baik dan sehat semua…
    Sungguh bahagia… mengetahui silahturahmi kita tetap terjaga dan Kaupun dalam lindunganNYA sahabat… Alhamdulillah…
    Jazakillah… khairan katsiran…

  4. Asslamu alaikum
    pa kabar ummi?? sehat kan? keluarga juga sehat??
    afwan ya ummi klo oot..

    Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakaatuh.
    Alhamdulillah sehat… baik-baik juga…
    Anak-anak dan Imam alhamdulillah juga tidak kurang apa.
    Hmmm saya yang sebenarnya agak “bertanya-tanya” tentang keberadaanmu sahabat,
    apalagi dengan situsmu yang lamaa tidak ter update.
    Sungguh ini komentar yang membahagiakanku,… karena akhirnya saya tahu engkaupun dalam lindunganNYA. Jazakallahu khairan katsiran

  5. saya baru tahu isinya
    tapi kenapa banyak yg menolak ya?

  6. liteforward said

    Semoga cepat terwujud. demi masa depan anak2 bangsa yang lebih baik. Amin

  7. ady annatary said

    trims, kutipannya
    bisa baca juga,
    ntar d tindak lanjut,
    sy dukung UU pornografi,
    demi maslahat yang lebih banyak

  8. yanti said

    Sahabat-sahabatku…
    Beberapa komentar di posting ini, mempertanyakan persoalan mendasar yang menyebabkan RUU pornografi ini alot..
    Kalau boleh.. saya sampaikan pengamatan saya, dari hasil beberapa acara debat di layar kaca, pokok permasalahannya adalah adanya orang/ badan yang merasa “terganggu” dan ataupun juga khawatir tidak lagi mendapatkan keuntungan jika RUU ini disyahkan.
    (Maaf.. jika salah… ini hanya pengamatan awam saya)
    Contohnya… ketika seorang ibu, yang juga (akunya) terlibat pada pembuatan RUU tsb di awal, yang juga (akunya) seorang pendeta wanita, yang juga (akunya) seorang produser film, dengan “keras” “menggaris bawahi” bahwa UU ini tidak berpihak pada suku Bali, Irian Jaya, juga Jawa, yang dalam kesehariannya menggunakan busana yang “terbuka”.
    Ketika disarankan untuk membaca bagian RUU yang sudah mengakomodir daerah daerah yang memang melakukan hal ini berdasarkan adat istiadat (bukan untuk tujuan explotasi pornografi) si Ibu… kembali mendesak dengan mengetengahkan kemungkinan adat istiadat tersebut dapat terkena sangsi jika dibawa keluar daerah yang bersangkutan.

    Saya coba sederhanakan apa yang “disoroti” ibu yang mulia tersebut adalah… sbb
    Jika seseorang menggunakan baju renang, ketika beraktifitas berenang di kolam renang, walaupun baju tersebut “terbuka” dan berkesan seronok, ia tidak akan kena sangsi UU. Tetapi… jika ia adalah model iklan penanggalan (misalnya ya…) dan hasil fotonya… (dengan menggunakan baju renang tersebut) disebar luaskan dan diletakkan di lingkungan yang tidak biasa untuk baju renang (ruangan kantor, atau restoran, atau hotel atau sekolahan) sipembuat, model, yang menyebar luaskan, pembeli dsb-dsbnya dapat terkena sangsi.

    Nah… begitulah kira-kira kenapa ini jadi masalah.

    Belum lagi dari LSM dan pemerhati yang (maaf) tidak sepaham dengan RUU atau menganggap adanya pemasungan berekspresi sehingga melanggar hak asasi manusia.

    Sehingga sayapun juga sampai pada kesimpulan, bahwa memang demikianlah jika kita tidak mempunyai sebuah kesamaan pandangan tentang sebuah “diskripsi” (apa itu aurat dan bagaimana menjaganya)

    Mudah-mudahan dapat diterima.

  9. kangharis said

    Assalamualaikum Bunda
    Adikmu di sini 🙂

    Waalaikumsalam… rumah baru ya…
    Subhanallah… makin bercahaya…

  10. inem said

    Saya mau tanya dong sama komentator2 kita di sini, saya kan sering ke mal pakai celana pendek yang otomatis kelihatan pahanya, apakah saya akan di tangkap trus di denda 1 milyar atau kurungan 10 tahun? Apakah saya sudah membangkitkan gairah seksual laki2?. Seram juga yah RUU nya padahal aurat saya masih ketutup, kayaknya mulai sekarang saya sudah harus siapkan gaun yang panjangnya sampai ke lantai sebelum RUU itu di sahkan, takut kehabisan stok…

    Hmm ini juga yang jadi permasalahan karena (“katanya”) batasan tentang pornografi jadi sangat multi tafsir… Tentang hukuman.. “katanya” ada tingkatan-tingkatannya yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkannya (produser film porno pasti hukumnya beda dengan “penikmat”nya) yah… memang sebaiknya berbusana itu yang “rapih”.. selain enak dipandang, kitapun “menghargai” dan “menjaga” diri kita sebagai perempuan (makhlukNYA yang punya sejuta keindahan….) mudah-mudahan ikhlas ya… menjalaninya…

  11. ronnie said

    Masalah ahlak n moral biar kami urus sendiri, yang penting beras murah, bensin murah rakyat makmur …

  12. jumpman said

    “Moral” tidak perlu dipagari oleh Undang-Undang … Manusia diberi akal budi buat digunakan. Undang-Undang ini ingin melindungi ‘anak’ tetapi jadi memperlakukan seluruh masyarakat seperti ‘balita’. Dari mulai pasal 1 saja sudah tidak jelas: Pasal 1
    1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

    Bagaimana negara mau memisahkan mana yang membangkitkan hasrat seksual dan yang tidak?
    Ini dapat membuka pintu yang benar-benar abu-abu untuk menindak seseorang untuk disalah artikan

    Yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat, maksudnya masyarakat dimana? Di Jawa aja? di Kalimantan, di Bali, Irian Jaya apa semua mempunyai nilai-nilai yang sama?

    Mana yang baik dan yang tidak buat kita atau keluarga kita itu bisa ditentukan dan dijaga dari kita sendiri. Kalo ada film yang tidak sesuai : jangan nonton. Kalo ada acara TV yang gak cocok buat anak-anak: Matiin TVnya, punya remote khan?. Kalo ada website porono yg gak mau diliat anaknya: ada child protection system tinggal di klik.

    Untuk membentuk moral masyarakat yg baik bukan dengan cara menutupi semua-semua yang di anggap salah oleh sekelompok orang, tapi mendidik bagaimana caranya supaya masyarakat lebih cerdas gak bodoh dimulai dari disiplin di rumah dan disiplin disekolah sejak kecil. Kalo gak bisa menidik anaknya dengan benar jangan nyalahin pemerintah.

    Kita saja gak berhak menghakimi orang mana yang bermoral mana yang gak? Mana yang akhlaknya lebih buruk dari kita? Apakah negar punya hak untuk itu? Apakah pelaksana-pelaksana undang-undang ini yang akan memberi sanksi – punya hak untuk itu?

    Sahabat yg baik budibahasa, membaca uraian yang cukup panjang lebar ini, saya mencoba mengetengahkan sebuah masalah, yg ‘inti’nya (mungkin) sama.

    Begini setelah ada seorang anak tetanggaku tertabrak motor, para semua penghuni rumah di RTku, pada dipasang polisi tidur didepan rumahnya. Kebayang???? Sangat tak nyaman kan?

    Terutama bagi saya, yg anak2ku sudah cukup bisa ‘jaga diri’, yang anak-anakku jarang main dijalanan kompleks rumah. Tapi jika aku lihat tetangga-tetanggaku, yang anak-anaknya masih balita.., yang pembantunya seringkali gak ‘kopen’ (padahal sang nyonya dan tuan udah pesan abis-abisan sebelum berangkat kerja), yang suami istri pada kerja dari pagi sampai malam sampai gak sempat ngawasin anak. Polisi tidur jadi perlu & wajib.

    Sama dengan UU ini, banyak org bicara moral & akhlaq, banyak yang bilang pengawasan cukup dari rumah.., tapi jujur kita mesti melihat fakta bahwa nyatanya di Indonesia, banyak ‘kebocoran’ pornografi. Ada banyak rumah yang ternyata tidak cukup mampu untuk menjadi benteng moral…(huff) Negara ini makin terkenal dengan ‘kebebasannya’ (Jerman yang terbuka dengan praktek Gay bahkan punya toko-toko sex saja punya aturan atau batasan usia untuk membeli dan masuk ke toko tersebut)Yah… begitulah akhirnya UU pun ‘dipasang’. Walau ada yg gak nyaman.. (Maaf…) untuk satu pihak… Tapi.. tetap ada warga yang butuh undang-undang ini… (mohon pengertiannya ya…. maaf….)

    Apakah ini akan berhasil???
    Siapa yang berani menjamin keberhasilan didunia ini???? Banyak parameter yang dijadikan ukuran keberhasilan.

    Yah.. sebaiknya.. daripada kita menduga-duga…, berprasangka terhadap suatu golongan… kita lakukan saja sesuatu… bekerja sama agar tujuan dari undang-undang ini tercapai. Sekali lagi.. mohon kerja samanya…. terima kasih.

  13. dio said

    bukan hanya undang-undang tapi yang terpenting adalah sikap dari individu-individu itu sendiri, dan apakah peraturan yang terdapat dalam kuhp sudah diberlakukan, karena undang-undang tidak dapat membatasi tumbuh kembangnya pornografi itu sendiri, dan dengan banyaknya undang-undang yang tidak epektif malah makin menguras kas negara untuk pembentukan undang-undang itu alangkah lebih baiknya disalurkan untuk membuat proyek padat karya yang akan menciptakan lapangan pekerjaan dan dengan semakin sibuknya orang dia akan melupakan al-hal yang tidak penting, karena semuanya tercipta karena banyaknya waktu luang yang dimanfaatkan untuk mengisi waktu……………jadi sebaiknya pemerintah semakin bijak dalam membuat suatu peraturan….dan lebih mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya….

    Betul… betul sahabat… saya sangat setuju dengan pendapat anda ini. Jika saya membaca tentang KUHP Asusila… memang ada banyak pasal lebih banyak jadi “pajangan” daripada jadi “acuan hukum”…
    Dan memang betul undang-undang hanya akan menjadi sebuah kemubasiran jika tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya…
    Lalu.. semuanya memang kembali pada para manusianya… apakah akan peduli, paham dan mau melaksanakan perundangan ataukah.. justru ini adalah sebuah lahan yang dapat memuaskan nafsu… nafsu merasa paling benar sendiri, nafsu tidak mau peduli pada aturan negara, dllnya.

    Sayapun jadi teringat dengan rumahku sendiri…, saya memiliki tiga orang anak. Yang ABG, yang anak-anak, yang autis, yang jadi pemimpin dan saya yang paling… paling. Kami berlima punya mau sendiri-sendiri…, punya kesenangan sendiri-sendiri, punya ego sendiri-sendiri.
    Tentunya agar keluarga ini tetap damai.. kami harus saling mengalah… ketika salah seorang dari kami berada dalam keadaan yang “rumit”… Yang lain tanpa diminta… harus segera memberikan “ruang” dan “bantuan” (walaupun kadang kala… urusan pribadi yang mengalah lebih penting). Demikian berganti-ganti.

    Apakah tidak pernah ada konflik dan sengketa kepentingan… sering!!! Apakah kami tidak pernah “perang”… Wuuu siapa bilang. Perang Bintang!!

    Lalu… karena cinta kami pada yang lain demikian besar… Perang segera berlalu… kepentingan “dilipat” dulu…

    Apakah mudah… Wah ya… coba saja… ditanggung puyeng..
    Apakah ada “kesengsaraan” bagi yang lain… Yah… pasti.

    Lalu… Hanya Allah tempat kami bergantung. Insya Allah.
    Semoga Indonesia juga akan tetap dalam semangat ini… semangat keluarga, semangat saling mencinta,,.. semangat mau berbagi.. semangat mau mengalah… semangat mendahulukan kepentingan yang lain… Seperti selama ini Indonesia “bertahan”….

    By The Way… saya sungguh berterima kasih dengan komentar darimu sahabat… sungguh berbobot dan aspiratif…

  14. rista said

    walah…walah…kebanyakan peraturan.bikin pusinggggg….
    sebenernya yang bener yang mana to?dasar pemerintah yang plin plan…jadinya kita punya tambahan 1 peraturan yang bakal siap dipajang suatu hari nanti.
    masalah moral itu masalah kesadaran kita sendiri.dan gmn mau sadar kalo pemerintahnya aja gak sadar mana yang harus dipentingkan lebih dulu (mereka kan juga panutan)..bener banget itu yang bilang kalo daripada duitnya digunakan untuk buat APP, mendingan untuk buat lapangan kerja. jadi pengangguran berkurang kesibukan bertambah, akhirnya gak sempet juga mikirin yang gituan.
    percuma bikin peraturan kalo digunakan buat nglarang nafsu. bener juga yang bilang nafsu selalu bener. tapi memang bener. orang bakal bersikeras memperjuangkan kebenaran nafsunya itu.akhirnya ngotot2an gak ada ujung.atau malah jadi berantem.jadinya kacau lagi…
    trus masalah pornografi di kalangan anak. mereka jadi pengen tau tentang pornografi karena gak ada keasyikan lagi baginya atau karena ortu juga yang gak mendidik dengan bener. kan lebih mending lagi kalo disetiap sekolah diadakan ekstrakulikuler kaya musik atau olahraga atau menggambar.jadi mereka bisa punya keasyikan lain yang lebih bermanfaat.ga ada dana buat bikin ekstra2 itu?makanya bilangin ke perintah jangan buang2 duit lagi untuk buat peraturan plin plan gitu lagi.
    sekedar mengingatkan bahwa manusia bukan makhluk yang stak/berkecimpung disitu2 aja/ melakukan itu2 aja.manusia makhluk yang terus berkembang dan ingin tahu. jadi akan lebih baik kalo kita bisa mengarahkan keingin tahuan kita ke arah yang bener…
    oh ya manusia punya sisi kegilaan juga lho…
    wes lah intinya moral itu masalah yang cuma bisa diatasi oleh lingkungan sekitarnya oleh orang2 yang menyayangi mereka dan peduli…
    huahaha terimakasih..
    (saya termasuk yang menolak APP dengan alasan buang2 duit, tapi mau apa sekarang, orang udah terjadi, udah disahin….hehehe)

    Subhanallah… mestinya anda ikut serta dalam forum-forum dialog waktu itu… jadi kesan bahwa orang-orang yang tidak mau menerima UU pornografi karena “ke-e-go-an” pasti akan hilang… Argumen anda cukup berbobot lo….

    Yah… mudah-mudahan yang sudah berlalu… ini tetap akan menjadikan anda ikhlas.. menerima ya… Amin Ya Rabbil Alamin…

RSS feed for comments on this post

Komentar ditutup.